MANUSIA PAPUA DI TENGAH KEPUNGAN MONYET

Oleh : Benny Pakage

“Mari kami menyikapi Diskriminasi rasis, kebebasan dan Demokrasi di negeri kami masing masing dengan menjaga kelompok lemah – lembut “ kabualan” yang lagi merampok kebebasan dan demokrasi ini dengan baik sambil berkaca pada pengepungan Asrama Masiswa Yogyakarta 14-16 Juli 2016”

Papua AnakPertama kali saya injak pulau Jawa pada tahun 1995.Awalnya kami pergi ke Pulau Jawa karena di Papua kata Jakarta, Bandung,Surabaya,Yogya sebagai kota – kota yang menawarkan keindahan dan kebaikan . Dengan rasa bangga kami kesana dengan tujuan ingin menimba Ilmu sebagai orang papua  Indonesia. Karena saat itu mulai dari kelas I SD hingga tamat SMA kami menyanyikan lagu Indonesia raya, Halo – Halo Bandung,dari Sabang sampai Merauke,naik kereta Api dengan upacara bendera merah putih setiap hari Senin. Bahkan selalu di sampaikan bahwa  Orang Jawa (Melayu)  adalah orang yang lemah – lembut,baik hati, pemaaf, pemberi,tabah sehingga sering ada  cerita lucu dari orang Papua (Mob) antara orang jawa yang lemah lembut dan orang papua yang kuat dan kasar . Stingma positif bahwa orang jawa adalah orang lemah lembut ini lama kami dengar di Papua sejak kami masih kecil. Saat itu hasil dari stingma – stingma Positif yang mereka kembangkan itu,membuat hati kami menjadi rasa bangga bila berteman dengan orang Jawa atau Melayu lain,karena stingma ini merata ke semua orang yang berciri rambut lolong atau rambut panjang dengan melupakan realita kekerasan di Tanah Papua, banyak orang papua di bantai saat pimpinan militernya orang Jawa yang di stigma lemah lembut ini. Continue reading

Keanggotaan ULMWP Akan Diputuskan Sebelum September 2016

papuaHoniara, Jubi – Aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesia Spearhead Groups ditunda hingga sebelum bulan September 2016. Penundaan ini diputuskan karena kriteria keanggotaan baru yang dibuat oleh sub komite legal MSG pada kenyataannya mengancam keanggotaan Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) di MSG.

Sogavare menjelaskan posisi Vanuatu, Kepulauan Solomon dan FLNKS tetap mendukung ULMWP sebagai anggota penuh di MSG. Sedangkan Papua New Guinea (PNG) dan Fiji menolak keanggotaan penuh untuk ULMWP. Namun masalah penundaan keanggotaan penuh ULMWP ini bukanlah karena penolakan Fiji dan PNG.

“Kami harus melihat kembali kriteria dan panduan yang dibuat oleh sub komite hukum di sekretariat MSG. Entah kenapa, kriteria yang dibuat oleh sub komite legal ini mensyaratkan anggota MSG haruslah sebuah negara. Ini tidak hanya menutup peluang ULMWP sebagai anggota penuh tapi sekaligus mengancam status FLNKS yang adalah salah satu pendiri MSG,” jelas Sogavare kepada Jubi, usai pertemuan para pemimpin MSG di Heritage Park Hotel, Honiara (14/7/2016). Continue reading

ULMWP : West Papua Bergerak Maju Dari Advokasi Menuju Sebuah Negara

papua.jpgHoniara, – Perjuangan bangsa Papua Barat saat ini mulai bergerak maju dari tahap advokasi menuju tahap membangun negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Honiara kepada sejumlah wartawan.

“Saat ini kami harus bergerak maju membangun sebuah negara. Ini untuk mendapatkan dukungan internasional dalam penentuan nasib sendiri,” kata Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, Rabu (13/7/2016).

Bangsa Papua, sebagai bangsa yang besar dan memiliki tanah yang besar harus mempersiapkan diri untuk membantu rakyat Melanesia dan Pasifik yang hidup di pulau-pulau kecil yang mungkin saja akan menghadapi masalah dengan dampak perubahan iklim. Continue reading

Middle East Conflict: Need for Credible Mediator – MSG’s choices are limited.

image

The need for a credible universally-accepted mediator between Israelis and Palestinians has never been greater. Despite Israel’s devastating bombardment of Gaza the two sides for the first time agree on what a long-term arrangement should be. Both want a long-lasting ceasefire but need a third party to negotiate the terms.

MSG agenda for West Papua  membership to the sub – regional grouping  is embedded in the notion that MSG is a credible mediator to capture the way forward  in international arbitration on the independence struggle across the border.

We probe the way ahead for West Papua’s roadmap to freedom with the demise of the liberal democratic proposition in Europe characterised by Britain exiting the European Union, and the act of self – determination under the rule of law or Magna Carta as such.

West Papua membership bid is on MSG agenda in Honiara next month(Shival.D, http://www.Fijitimes.org).

In a show of Melanesian solidarity rallies have been held across West Papua in the weeks leading up to the MSG leaders summit to galvanize solidarity with West Papuan bid for membership of the Melanesian Spearhead Group(see the photo here in which thousands of Papuans took part in a demonstration in Jayapura, the West Papua capital).

image

Newly endorsed Director-General AmenaYauvoli said the request for membership by ULMWP was on the agenda, along with endorsements from the MSG senior officials and foreign ministers meetings in Lautoka last week. Continue reading

Provisional Government of the Republic of West Papua, 1 July 1971.

image

MSG took a long time to define a quasi – state. After 1945 when Indonesia’s first post – colonial era leader President Sukarno proclaimed Indonesia independent from Dutch colonial rule under international law, the Dutch colonial masters did not recognise the new state, and it took convincing by the US for the conferring of legitimacy of sovereignty to the new Indonesian state take place.

It happened in 1949. For 4 or 5 years the state proclaimed as free and self – ruling by President Sukarno was a quasi – state, with old weapons left behind by the invading Japanese Imperial Army to enforce and monopolise oppressive arms of state, and therefore to kick – start the life of a unitary Republic of Indonesia. After the Cold War era, and during the period of confrontation between East and West, a smart Sukarno kept Indonesia in the driver’s seat to get the best deal out of the confrontation.

West Papua became the sacrificial lamp for the West. But, following the tenets of the rule of law and Magna Carta that defines Western civilization or lack of it, Papuan nationalists led by Brigadier – General Seth Rumkorem, the first commander of the rebel army or West National Liberation Army(left, shown in the photo) proclaimed West Papua independent on 1 July 1971. A quasi – state was born that followed the tenets of Magna Carta.

Liberal democracy and liberal democratic world order refused to hear the mid – cry in 1969, and still refuses today. The Cold War is long gone.

Viva Provisional Government of Republic of West Papua. Viva Papua Merdeka!

1 Mei 1963, Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi ?

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963? Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi ?

Atas dasar “Perjanjian New York” (yang bertanggal 15 Agustus 1962), Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengalihkan kekuasaan atas Papua Barat kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB.

imageAdministrasi itu diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda.

Sebenarnya, maksudnya UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea, dan pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Padahal UNTEA memfasilitasi penyerahan Papua Barat ke Indonesia. Continue reading

Tidak Ada Masa Depan Yang Baik Rakyat Papua Hidup Dengan Indonesia

PAPUA Tidak Ada Masa Depan Di Bawah Indonesia. Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh.

image

The Morning Star Flag - West Papua National Flag

Papua adalah gambaran paling buruk tentang apa yang merupakan cita-cita terbaik dari para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Di Papua lah, seluruh ideal-ideal republik itu dibunuh tanpa berkedip dan dikubur tanpa upacara kehormatan. Yang sudah terjadi di Papua adalah genosida perlahan-lahan (slow genocide) dan pembantaian rakyat oleh aparat militer Indonesia.

image

West Papua human rights abuses.

Mari berjuang singkirkan Kolonisme dan Imperialisme Indonesia di Tanah West Papua. Kawan, Jangan lupakan saudara-saudaramu di Papua. Doakanlah rakyat Papua Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Rakyat Papua mendesak komunitas International untuk selalu dan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat.

image

Africa peoples standing with West Papua people on the truth.

Kami hormat dan salut buat mereka yang telah megores catatan baru dalam sejarah gerakan Pembebasan Nasional bangsa Papua ditingkat Nasional dan International.